Gambar ilustrasi hamparan kebun tebu yang dikelola PTPN Group. Kredit Foto: Istimewa
Pemerintah bakal membangun industri gula lengkap dengan perkebunan tebu seluas 2 juta hektare (ha) di Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai bertemu dengan Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo di Kantor Kementan, Selasa (7/11), sebagaimana dilansir dari portal berita cnnindonesia.com.
Amran mengatakan untuk tahap awal, sebuah pabrik gula akan dibangun di atas lahan seluas 200 ribu ha.
“Rencana 1 juta-2 juta ha, tapi untuk sementara 200 ribu ha untuk membangun pabrik gula. InsyaAllah gula kita jaya ke depan,” katanya.
Amran menuturkan pabrik gula cocok dibangun di Papua karena agro dan iklim yang sangat cocok untuk tanaman tebu. Selain itu, Papua juga memiliki lahan yang luas dan strategis.
Meski demikian, ia tidak merinci kapan waktu pastinya pabrik tersebut dibangun. Amran juga tak merinci berapa jumlah pabrik yang akan dibangun.
Amran hanya mengatakan nilai investasi dari pabrik tersebut diperkirakan Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun per pabriknya.
Ia juga memperkirakan setiap pabrik kelak dapat menghasilkan produksi gula 8.000 hingga 12 ribu ton per hari (TCD).
Amran menyebut lahan di Papua itu adalah di kawasan milik ID Food. Ia juga mengklaim sudah ada pihak swasta yang tertarik berinvestasi.
“Kemudian nanti diundang swasta siapa yang berminat kita verifikasi. Kalau swasta syaratnya simple, punya uang, bangun. Sudah ada yang mendaftar,” ujarnya.
Pembangunan industri gula ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama dengan Brasil. Negara tersebut, kata Amran, akan memfasilitasi pembangunan 30 unit pabrik gula dan tebu di Indonesia dalam bentuk investasi teknologi.
Selain itu, Brasil juga bakal mendatangkan para ahli untuk membantu. (cnn)
Kebun bibit sawit unggul bersertifikat PT Perkebunan Nusantara V. Kredit Foto: Kontan
Pembentukan sub holding berbasis komoditas di PTPN Group sudah melalui pengkajian mendalam, baik dari sisi regulasi maupun bisnis. Pengkajian tersebut agar tidak melanggar Undang-Undang Anti Monopoli, sebagaimana dilansir dari portal berita kontan.co.id.
Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron menjelaskan, BUMN perkebunan ini tidak berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli). “Merger usaha sejenis yang dilakukan oleh PTPN Group saat ini bukan untuk bersaing,” ujarnya, Kamis (2/11)
Menurutnya, kebijakan BUMN perkebunan ini sebuah transformasi agar kinerja perusahaan meningkat, baik dibidang keuangan maupun tata kelola korporasi.
Herman mengatakan PTPN Group hanya menggabungkan beberapa perusahaan yang memiliki komoditas sejenis. Jika dihitung dari volume produksi, hanya sekitar 6% dari total produksi sawit nasional. Artinya, masih banyak perusahaan swasta yang mengisi kebutuhan nasional.
Pembentukan sub holding PTPN Group, baik Palm Co untuk sawit maupun Sugar Co untuk gula, sudah melalui pembahasan yang mendalam dan komprehensif di Komisi VI DPR RI. “Persoalan ini sudah dibahas berulang kali di Komisi VI dan memang berbagai strategi digunakan untuk memberikaikan kinerja PTPN,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua DPD AA LaNyalla Machmud Mattalitti mengatakan aksi merger anak usaha PTPN Group berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Pertanian dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Sebelumnya Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani mengatakan pembentukan subholding untuk akselerasi sinergitas, optimalisasi sumber daya lebih mudah diintegrasikan dan memperkuat daya saing PTPN sebagai instrumen negara. (kontan)
“SGN berkomitmen mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG“, Bambang Eko Prasetyo Senior Executive Vice President Business Supports . Kredit Foto: SGN
Meski baru berumur 2 (dua) tahun, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) anak perusahaan PTPN Group, berkomitmen untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini ditegaskan Bambang Eko Prasetyo Senior Executive Vice President Business Support dalam acara kick off meeting audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Senin (06/11) di Surabaya.
“SGN berkomitmen mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Setelah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dan 14001:2015, kali ini kami akan melakukan audit eksternal untuk sistem manajemen anti penyuapan. Meski SGN baru berdiri kami bertekad untuk anti terhadap tindak penyuapan”, ungkap Bambang sebagaimana keterangan rilisnya.
Menurutnya penerapan SMAP bagian dari ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System membantu manajemen SGN untuk mencegah, mendeteksi hingga menangani korupsi dan penyuapan sehingga proses operasional perusahaan tetap dalam koridor GCG (tata kelola perusahaan yang baik) dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.
“Selain merupakan jatidiri SGN yang memiliki core value AKHLAK, hal ini merupakan wujud untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Yang harus digarisbawahi komitmen ini tidak hanya di karyawan saja melainkan sampai ke keluarga karyawan dan ekosistem SGN”, jelasnya lebih lanjut
Lebih lanjut Wakhyu Priyadi Siswosumarto Corporate Secretary PT Sinergi Gula Nusantara menegaskan audit eksternal TUV Rheinland merupakan komitmen untuk SGN yang berintegritas dan bebas dari fraud.
“SGN telah memperoleh standarisasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan standarisasi manajemen lingkungan ISO 14001:2015, selanjutnya akan dilengkapi dengan ISO 37001:2016 manajemen anti penyuapan. Ini bentuk komitmen wujudkan SGN yang berintegritas dan bebas dari fraud”, terang Wakhyu.
Selanjutnya pihaknya menyebut saat ini SGN telah memiliki perangkat Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan saluran pelaporan Whistleblower System (WBS) untuk melengkapi sistem manajemen anti penyuapan tersebut.
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus mengakselerasi pembentukan subholding lainnya, yakni PalmCo dan SupportingCo. Kredit Foto: suara
Dilansir dari portal berita suara.com, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus mengakselerasi pembentukan subholding lainnya, yakni PalmCo dan SupportingCo., setelah sukses membentuk SugarCo pada tahun 2021.
Aksi-aksi korporasi ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi menyeluruh yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan di bawah naungannya.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani menyampaikan, pangan dan energi akan menjadi isu penting di masa yang akan.
Hal ini akibat munculnya dinamika dan tantangan global, seperti konflik Ukraina Rusia, ketegangan geopolitik, dan global warming.
Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan masih relatif tinggi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan stabilisasi harga.
“Karena itu, impor harus terus dikurangi di masa yang akan datang. Potensi Indonesia untuk menenuhi kebutuhan energi ramah lingkungan juga sangat besar dan perlu dioptimalkan. Kami meyakini, pembentukan subholding ini akan mampu mengatasi tantangan yang ada,” ujar Abdul Ghani ditulis Jumat (3/11/2023).
Saat ini, secara konsolidasi luas lahan sawit PTPN Group adalah 600 ribu hektar yang tersebar di sepuluh PTPN. Sedangkan untuk lahan tebu seluas 173 ribu hektare, terdiri dari 53 ribu HGU dan sisanya tebu rakyat yang dikelola oleh tujuh PTPN.
Pembentukan subholding, ujar Ghani, dilakukan dalam rangka, antara lain, untuk akselerasi sinergitas, optimalisasi sumber daya lebih mudah diintegrasikan, dan memperkuat daya saing PTPN sebagai instrumen negara.
“Holdingisasi sawit (PalmCo) bukan semata merjer. Ada program lanjutan, yaitu hilirisasi untuk menghadirkan minyak goreng 1,8 juta ton pada 2026 sehingga bisa memenuhi 40 persen kebutuhan minyak goreng domestik,” tutur Ghani.
Ghani menyampaikan, sebagai BUMN, PTPN mengemban berbagai penugasan, termasuk jika dibutuhkan di pasar untuk kepentingan negara. Dia menegaskan, berbagai aksi korporasi yang dilakukan holding di klaster perkebunan dan kehutanan tetap berada di bawah komando dan pengawasan pemerintah sebagai pemegang saham.
Dampak Positif
Aksi-aksi korporasi yang tengah dilakukan PTPN Group dinilai banyak pihak sebagai sebuah terobosan penting. Pembentukan subholding PalmCo, misalnya, Dekan Fakultas Pertanian IPB University, Prof. Dr. Ir. Suryo Wiyono, M.Sc.Agr. mengatakan, rencana pembentukan PalmCo akan memberikan dampak positif bagi masa depan industri sawit nasional serta mendorong kemajuan industri sawit Indonesia.
Menurut Suryo, keberadaan PalmCo akan menjaga stabilitas harga minyak goreng domestik. Beberapa tahun belakangan sering terjadi kelangkaan supply dan tingginya harga minyak goreng di pasaran.
“PalmCo dibentuk, salah satunya karena arahan presiden tentang ketahanan pangan nasional, khususnya terkait pemenuhan minyak goreng dalam negeri dan ini adalah fokus utama dari PalmCo. Kita berharap, PalmCo mampu meningkatkan produksi minyak goreng curah dalam negeri dan meningkatkan produksi CPO,” kata Suryo.
Suryo memperkirakan, produksi minyak goreng akan meningkat dari 460.000 ton/tahun pada 2021 menjadi 1,8 juta ton/tahun, atau empat kali lipat, pada 2026 lewat pembentukan PalmCO.
“Untuk dapat menyeimbangkan bisnis dan melayani kebutuhan masyarakat, maka caranya adalah dengan meningkatkan produktivitas kebun sendiri, meningkatkan produktifitas kebun rakyat, dan hilirisasi komoditas dalam minyak goreng,” ucap Suryo.
Hal senada juga disampaikan Dekan Fakultas Pertanian UGM, Ir. Jaka Widada, M.P., Ph.D. Dia mengatakan, PalmCo akan memberikan dampak pembangunan yang signifikan bagi bangsa karena saat ini Indonesia masih membutuhkan agent of development, khususnya di bidang kelapa sawit.
“PalmCo akan menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit dunia yang akan menciptakan pemerataan hasil perekonomian berkelanjutan. Karena PalmCo berkomitmen mengembangkan wilayah, mengurangi kesenjangan, dan menjamin pemerataan melalui program peremajaan sawit yang akan berdampak pada sekitar 120 ribu petani plasma beserta keluarga yang didukung melalui program replanting,” ujar Jaka.
Berbagai aksi korporasi yang dilakukan PTPN Group juga mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kemenko Bidang Perekonomian terkait perubahan daftar program strategis nasional (PSN), Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian BUMN perihal penerbitan PP pengurangan struktur permodalan terkait integrasi PRPN Goup, serta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan, yang berkaitan dengan kewenangannya masing-masing.
PTPN I sebagai Surviving Entity Supporting Co berkomitmen dalam pembangunan pertanian di Indonesia yang lebih baik dan bisa menciptakan ketahanan pangan. Nasional. Kredit Foto: Rilis PTPN I
Holding Perkebunan Nusantara terus bertransformasi, diantaranya membentuk Supporting Co yang terdiri dari PTPN I sebagai Surviving Entity Supporting Co, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV.
“ Pembentukan Supporting Co juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan di PTPN, dapat memberikan layanan dan dukungan bagi kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis dari PTPN. Dengan adanya Supporting Co, karyawan PTPN akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kompetisi sehingga dapat mengambil peran yang lebih strategis dalam operasional dan pengembangan bisnis PTPN”, terang M Febriansyah dalam keterangan tertulis yang dikirim.
PTPN I sebagai Surviving Entity Supporting Co berkomitmen dalam pembangunan pertanian di Indonesia yang lebih baik dan bisa menciptakan ketahanan pangan Nasional. Diharapkan Supporting Co dapat mendukung 3 dari 7 prioritas Nasional. Yakni Pertama memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan hasil pembangunan. Ketiga, membangun lingkungan hidup, serta meningkatkan ketahanan atas bencana dan perubahan iklim.
“Supporting Co nantinya menjadi pengelola aset perkebunan PTPN unggul di Indonesia dengan bertujuan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian dan mengoptimalkan sumber daya alam berkelanjutan dengan prinsip ramah lingkungan. Pembentukan Supporting Co juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan di PTPN, dapat memberikan layanan dan dukungan bagi kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis dari PTPN. Dengan adanya Supporting Co, karyawan PTPN akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kompetisi sehingga dapat mengambil peran yang lebih strategis dalam operasional dan pengembangan bisnis PTPN”, jelas Febriansyah lebih lanjut.
Pihaknya berharap bisa mewujudkan perusahaan ramah lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, memperhatikan prinsip konservasi lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga kemakmuran dan kesejahteraan yang dicapai generasi sekarang tidakakan mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
“Semoga Supporting Co akan mencapai target lebih besar yang dicanangkan oleh Pemerintah menjadi perusahaan pengelolaan aset perkebunan unggul dan terbaik di Indonesia di masa mendatang yang mampu menjaga ketahanan pangan dan energi”, tutupnya.
Suhendri Direktur PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) (Kiri) menunjukkan naskah kerjasama sesuai menandatangani kesepakatan dalam acara Kick Off Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Provinsi Jawa Timur Senin (30/10) di Surabaya. Kredit Foto:Rilis SGN
PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak perusahan dari PTPN Group, kembali menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Inovasi berbasis potensi menuju Indonesia Emas dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Suhendri Direktur SGN dan Aliridho Barakhbah Direktur PENS dalam acara Kick Off Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Provinsi Jawa Timur Senin (30/10) di Surabaya.
“SGN mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 nanti dengan melahirkan SDM berkualitas melalui kerjasama dengan perguruan tinggi. Kali ini kami menggandeng PENS dan Konsorsium dari 14 Perguruan Tinggi Vokasi”, terang Suhendri dalam keterangan rilisnya.
Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman ini, dilakukan kerja sama berupa Riset dan Publikasi bersama, Pelatihan dan Pengembangan SDM, Program Magang, Kerja Praktek, Pengabdian Masyarakat dan Kolaborasi dalam berbagai kegiatan. Termasuk juga dalam kegiatan berbasis ekosistem, terutama di bidang Vokasi.
Andri Suryandari Humas Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah menjelaskan tujuan dari kerjasama yang dilakukan dengan SGN akan menjadi bentuk kekuatan dalam pentahelix dan sebagai suporter dalam kegiatan di Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah. PENS menjadi koordinator serta pengampu dalam Program Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Provinsi Jawa Timur.
“Industri menjadi salah satu kekuatan dalam pentahelix dan kedepannya akan menjadi pendukung ekosistem ini, karena ekosistem ini bisa dibentuk apabila ada dukungan dari industri, media, sekolah menengah, kampus dan dukungan juga dari pemerintah” jelas Andri Suryandari.
Dalam kesempatan sebelumnya Wakhyu Priyadi Siswosumarto Corporate Secretary PT Sinergi Gula Nusantara menegaskan komitmen SGN dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan human Capital secara berkelanjutan bekerjasama dengan perguruan tinggi dengan tujuan menghasilkan mutual benefit bagi masing-masing dan kemajuan bangsa.
“SGN telah bekerjasama dengan perguruan tinggi, selain program internship, CEO mengajar dan penelitian. Kedepan kami akan meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk pengembangan dan inovasi berkesinambungan”, kata Wakhyu.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani (paling kiri) hadir dalam acara Ngobrol Pagi Seputar BUMN (Ngopi BUMN) yang digelar di Synergy Lounge, Gedung Kementerian BUMN, pada Kamis (25/10). Kredit Foto: Holding Perkebunan
Holding Perkebunan Nusantara terus melakukan berbagai inisiatif strategis guna mendukung transformasi perusahaan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan peran subholding PalmCo, SugarCo (SGN), dan SupportingCo. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani, dalam acara Ngobrol Pagi Seputar BUMN (Ngopi BUMN) yang digelar di Synergy Lounge, Gedung Kementerian BUMN, pada Kamis (25/10).
Ghani menyampaikan bahwa transformasi yang telah dilakukan PTPN Group selama tiga tahun terakhir memberikan peningkatan kinerja perusahaan yang signifikan. Salah satu keberhasilan tersebut tercermin dari kemampuan perseroan untuk mengkompensasi kerugian yang dialami dalam periode lima tahun sebelumnya.
“Kerugian yang ditimbulkan di 2015-2020 mampu dikompensasi dengan keuntungan tiga tahun terakhir. Dan pemenuhan ke kreditur pun terus berjalan”, ujar Ghani dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya salah satu faktor penjunjang keberhasilan tersebut adalah adanya peningkatan kinerja operasional kelapa sawit sebagai salah satu komoditas utama PTPN Group. Di tahun ini, lanjutnya, produktivitas tandan buah segar (TBS) tercapai sebesar 22,12 ton/hektare, atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 21,69 ton/hektare. Peningkatan juga terjadi terhadap crude palm oil (CPO).
“Di tahun ini produktivitas CPO sekitar 5,13 ton/ hektare, sementara di tahun sebelumnya 4,96 ton/hektare”, paparnya.
Dengan berbagai inisiatif strategi dan transformasi ini, Ghani optimis PTPN Group akan terus tumbuh berkelanjutan di masa mendatang.
“Tentunya dukungan dan dorongan dari Kementerian BUMN serta stakeholders terkait akan semakin menguatkan peran PTPN Group sebagai perusahaan perkebunan terbesar di dunia”, ungkap Ghani.
Agenda tersebut juga dihadiri sejumlah narasumber, yakni Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/Holding Ultra Mikro, Sunarso, dan Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., Ririek Ardiansyah.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga, mengatakan bahwa transformasi dan aksi-aksi korporasi yang dilakukan PTPN Group, adalah salah satu bagian dari 88 project yang dikerjakan Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir.
“Dari seluruh target project, tahun sudah selesai sekitar 90 persen, sehingga kita optimis seluruh project strategis itu bisa kita slesaikan”, ujarnya.
Arya mengatakan, berkat berbagai upaya yang telah dilakukan, Kementerian BUMN tahun lalu mencatatkan dividen terbesar sepenjang sejarah, yakni sekitar Rp80 triliun kepada negara. Sementara tahun depan ditargetkan sekitar Rp84,5 triliun.
“Tentunya ini adalah hasil dari sebuah konsolidasi dan transformasi selama empat tahun”, ujarnya.
PT RPN siap mendukung swasembada gula dengan menyediakan benih unggul bersertifikat melalui kultur jaringan. Kredit Foto: PT RPN
Kementerian Pertanian melalui Dirjenbun mendukung peran PT RPN dalam program Akselerasi Swasembada Gula Nasional dengan menyiapkan benih unggul tebu. Gula merupakan bahan pangan yang krusial dalam sistem rantai produksi pangan. Dalam konteks ekonomi nasional, gula merupakan salah satu komoditas bahan pangan pokok strategis karena penting untuk memenuhi kebutuhan dan kalori bagi masyarakat Indonesia maupun industri makanan dan minuman
“Kami melakukan upaya percepatan melalui sosialisasi, pertemuan, pembinaan, penguatan regulasi, kolaborasi dan kerja sama kepada seluruh stakeholder komoditas tebu. Kementerian Pertanian juga memiliki tugas dalam meningkatkan pembinaan, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada petani tebu dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tebu giling yang berdaya saing. Serta meningkatkan akses pendanaan melalui lembaga keuangan kepada petani tebu”, terang Andi Nur Alam Syah Dirjen Perkebunan dalam keterangan tertulis PT RPN.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan target untuk produksi dan swasembada gula di Indonesia. Target itu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang berbunyi “Pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2028”. PT Riset Perkebunan Nusantara bergerak di berbagai industri komoditas perkebunan. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) merupakan salah satu unit kerja PT RPN dengan komoditas hasil tebu terbaik berupa benih unggul dan produk hilirisasinya.
“PT RPN siap mendukung swasembada gula dengan menyediakan benih unggul bersertifikat melalui kultur jaringan yang merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil tebu serta produksi gula. Dalam kesempatan yang sama juga, Kepala Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) berharap dapat mewujudkan kerja sama dalam penguatan lembaga penelitian, penyedia benih, jasa pengawalan dan penelitian berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan memperkuat upaya peningkatan produktivitas perkebunan tebu sehingga tercapainya swasembada gula nasional”, jelas Dr. Iman Yani Harahap Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara,
Dalam mendukung akselesari program swasembada gula nasional ini, PT RPN melakukan Kerja Sama dengan PT Pabrik Gula Rajawali I, PT Pabrik Gula Rajawali II, dan Gabungan Produsen Gula Indonesia (GAPGINDO) yang diawali dengan penandatanganan MoU pada Rabu (18/10) di Kantor P3GI Kota Pasuruan Jawa Timur.
Kegiatan ini dihadiri dan disaksikan langsung oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan ruang, dukungan, serta fasilitas kepada PT Riset Perkebunan Gula Indonesia P3GI untuk bekerja sama dengan pelaku usaha yang bergerak pada produksi gula. Hal tersebut ditunjukkan secara nyata dengan melakukan kunjungan ke kantor P3GI, Pasuruan Jawa Timur.
P3GI akan terus berkarya dan mempersiapkan diri dalam mewujudkan program swasembada gula. Kontribusi P3GI sudah diakui oleh pelaku Usaha Pergulaan Dunia. Selain menjadi satu-satunya Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia di Indonesia juga merupakan Pusat Penelitian Gula Tertua di dunia. Negara-negara produsen besar gula dunia telah menempatkan R&D di garda terdepan bersama P3GI dalam mengawal kesuksesan usaha bisnis gulanya.
PT Enero menyiapkan 1.900 Kilo Liter bietanol fuel grade untuk diserap Pertamina sebagai bahan campur untuk Pertamax Green. Kredit Foto: PTPN X
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X melalui anak usahanya PT Energi Agro Nusantara (Enero) berkomitmen penuh mendukung Program Strategis Nasional (PSN) Ketahanan Energi Nasional melalui pengimplementasian bioetanol sebagai bahan bakar kendaraan. Tahun 2023 ini, PT Enero menyiapkan 1.900 Kilo Liter bietanol fuel grade untuk diserap Pertamina sebagai bahan campur untuk Pertamax Green. Saat ini Enero memiliki kapasitas 100 Kilo Liter Per Day (KLPD).
“Saat ini 50% kapasitas pabrik kami optimalkan untuk memproduksi fuel grade, sisanya kami gunakan untuk produksi ENA Grade,” terang Puji Setiyawan Direktur PT Enero dalam keterangan tertulisnya.
Tahun 2024 mendatang, 70% hingga 80% kapasitas PT Enero akan digunakan untuk produksi fuel grade. Peningkatan produksi akan dilakukan seiring dengan besarnya serapan bioetanol dari Pertamina. PT Enero sendiri siap untuk memproduksi bioetanol fuel grade dengan mengoptimalkan kapasitas pabriknya.
“Sampai saat ini, Pertamina baru mengambil 60 Kilo Liter untuk kebutuhan Pertamax Green, sebagai uji coba di beberapa pom bensin di Surabaya dan Jakarta. Harapannya pengambilan bioetanol fuel grade bisa segera dilakukan secara bertahap dan kontinyu, sehingga Pertamax Green bisa segera diaplikasikan,” tambah Puji.
Pencampuran bietanol dalam bahan bakar kendaraan ini sudah diuji keamanannya, sehingga tidak akan merusak mesin kendaraan. Keberhasilan penerapan bioetanol dalam bahan bakar ini sudah dilakukan di beberapa negara seperti Brazil dan Thailand. Bioetanol yang diproduksi PT Enero berasal dari tetes tebu yang dihasilkan oleh pabrik gula, dimana 4 Kilogram tetes dapat menghasilkan 1 Liter Bietanol. Bioetanol sendiri memiliki prospek menjanjikan ke depannya. Pemerintah akan merencanakan pembangunan empat pabrik bioethanol di wilayah Sumatra dan Jawa sampai dengan tahun 2028. Pembangunan pabrik bioetanol ini untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia, khususnya sebagai bahan campur untuk Pertamax Green.
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI gelar perpanjangan perjanjian kerja sama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Jakarta Selasa (24/10). Kredit Foto: PTPN III (Persero) Holding Perkebunan Nusantara
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI gelar perpanjangan perjanjian kerja sama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Jakarta Selasa (24/10). Perpanjangan nota kesepahaman tersebut membantu pelaksanaan berbagai aksi korporasi dan penugasan yang diamanatkan kepada PTPN Group.
“Ini adalah upaya kami untuk memastikan setiap aksi korporasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlakudan terhindar dari risiko hukum yang mungkin timbul di kemudian hari”, ujar Ghani dalam keterangan tertulisnya.
Selanjutnya Ghani mengatakan bahwa selama ini kerja sama PTPN Group dan Jamdatun memberikan kepercayaan diri kepada perusahaan untuk menjalankan aks-aksi korporasi dan upaya mengotimalkan aset-aset negara.
“Kami mengucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Jamdatun beserta jajarannya yang telah membantu PTPN Group selama ini. Khususnya dalam memberikan pertimbangan, pendampingan hukum, dan penanganan permasalahan hukum yang ada di seluruh lingkungan perkebunan nusantara group”, ungkap Ghani.
Kesepakatan ditandatangani oleh Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI, Feri Wibisono, S.H. M.H., C.N. disaksikan oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN Robertus Billitea, Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan KBUMN Rachman Ferry Isfianto, seluruh direksi, dewan komisaris, serta SEVP PTPN Group.
Adapun, ruang lingkup kerja sama kedua belah pihak tersebut, antara lain mulai dari pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, penanganan tindakan hukum, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi
admin
admin
admin
